Persyaratan PON akan Ditinjau

Pekan Olahraga Nasional (PON)

img: ANTARA FOTO/Umarul Faruq

 

MENTERI Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi tidak menyetujui adanya pembayaran pendaftaran sebesar Rp1 miliar dan uang jaminan Rp5 miliar sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON). Karena itu, Imam berjanji akan segera memanggil Komite Olahraga Nasional Indonesia untuk membahas mengenai persyaratan PON tersebut. Menurut Imam, persyaratan biaya pendaftaran itu belum pernah dikonsultasikan kepada pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga. “Ini belum pernah dikonsultasikan ke saya. Yang pasti, aturan itu sama sekali tidak menjadi kebijakan dari pemerintah, tetapi murni keputusan KONI. Seharusnya tidak boleh ada aturan itu,” ujar Imam.

Ia mengatakan, ketimbang untuk membayar biaya pendaftaran, uang sebesar itu sebaiknya digunakan untuk membangun infrastruktur, fasilitas, dan sarana prasarana pendukung PON. Meski, pemerintah daerah bisa meng-anggarkan, menurut Imam, dana tersebut sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang bersifat kualitatif.

“Seperti, apakah mungkin tuan rumah setiap mengajukan bidding itu ada prasyarat stadion, GOR , wisma atlet. Saya kira harusnya lebih kualitatif, jangan soal uang pendaftaran yang menjadi persyaratan.” Sebelumnya, Wakil IV Ketua Umum KONI Pusat, K Inugroho menjelaskan, daerah yang mendaftar sebagai calon tuan rumah PON wajib membayar uang pendaftaran sebesar Rp 1 miliar dan menyerahkan uang jaminan senilai Rp5 miliar. Kalau tidak terpilih, uang jaminan tersebut akan kembali ke daerah yang mengajukan, tetapi tidak dengan biaya pendaftaran.

Saat ini, terdapat enam dae-rah yang masuk bursa pencalonan tuan rumah PON 2024. Mereka adalah Aceh, Sumatra Utara, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatra Barat. “Daerah yang lolos verifikasi Tim Penjaringan nantinya akan dipilih anggota KONI Pusat melalui Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa KONI,” ujar Inugroho.

Sumber: mediaindonesia.com

 

86total visits,2visits today

,
EnglishBahasa Indonesia