Perubahan Aturan Gross Split Bikin Pelaku Usaha Senang

Gross Split

Pelaku usaha mengapresiasi perubahan besaran bagi hasil (split) berdasarkan komponen variabel dan penambahan komponen split berupa harga gas. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

 

Jakarta, CNN Indonesia — Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut positif perubahan aturan main di dalam kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) gross split melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 52 Tahun 2017. Asosiasi menyebut, perubahan aturan ini bisa meningkatkan tingkat keekonomian proyek hulu migas.

Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong menuturkan, ada beberapa hal yang diapresiasi asosiasi, yakni perubahan besaran bagi hasil (split) berdasarkan komponen variabel (variable split) dan penambahan komponen split berdasarkan kondisi eksternal (progressive split) berupa harga gas. Menurutnya, dua hal itu bisa memperbaiki keekonomian lapangan, terutama pada masa awal produksi.

Di samping itu, IPA juga senang dengan tidak diberlakukannya ambang batas split yang bisa diberikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Adapun, di dalam aturan sebelumnya, berdasarkan diskresi Menteri ESDM, pemberian split hanya diberi jatah 5 persen saja.

“Dalam kaitan itu, IPA melihat adanya perubahan-perubahan yang positif dalam usaha meningkatkan daya saing industri migas Indonesia pada revisi Permen tentang gross split yang baru dikeluarkan ini,” ujar Marjolijn kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/9).

Meski menganggap positif, namun IPA menilai bahwa keputusan investasi hulu migas pada akhirnya akan tergantung dengan niat investor. Sebab, setiap lapangan dan blok migas tentu memiliki karakteristik dan bentuk risiko masing-masing, sehingga setiap KKKS memiliki pertimbangan tersendiri sebelum mengembangkan lapangan migas.

Tetapi secara garis besar, sektor hulu migas menurutnya memang butuh perbaikan paket regulasi terkait sektor minyak dan gas (fiscal regime) di tengah lesunya investasi hulu migas. Menurut data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), realisasi investasi hulu migas per semester I 2017 tercatat US$3,98 miliar. Angka ini menurun dibanding posisi yang sama tahun sebelumnya US$5,65 miliar.

“Pada dasarnya, sektor hulu migas memerlukan iklim usaha yang memiliki kepastian hukum tinggi dan ketentuan fiskal yang kompetitif. Hal ini menjadi jauh lebih penting pada masa-masa sulit seperti sekarang, dimana perusahaan migas secara signifikan mengurangi belanja modal mereka dan sangat selektif dalam melakukan investasi,” paparnya.

Lebih lanjut, kini IPA juga tengah menanti beleid perpajakan PSC gross split yang dijanjikan pemerintah akan segera terbit. Oleh karenanya, asosiasi juga telah memberikan masukan kepada pemerintah tentang peraturan dan fasilitas perpajakan gross split tersebut.

“IPA juga telah memberi masukan kepada pemerintah tentang peraturan dan fasilitas perpajakan bagi sistem Gross Split yang kami pandang dapat meningkatkan daya saing industri migas Indonesia,” pungkas Marjolijn.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan aturan baru ihwal PSC gross split dengan mengubah Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017. Di dalam aturan tersebut, pemerintah tidak mengubah split dasar (base split), namun pemerintah mengubah sejumlah ketentuan di variable dan progressive split.

Untuk variable split, pemerintah memberikan kesempatan untuk menambah split sebesar 3 persen jika KKKS melakukan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) kedua. Tak hanya itu, pemerintah juga bersedia menambah split 4 persen jika lokasi lapangan berada di darat namun terletak di wilayah terluar dan menambah split 6 persen jika KKKS mau melakukan teknik pengurasan sumur minyak (Enhanced Oil Recovery/EOR).

Sementara itu, untuk progressive split, pemerintah menambah komponen harga gas menambah komponen sebelumnya yakni harga minyak bumi dan kumulatif produksi migasnya.

Tak hanya soal tiga lapisan split, di dalam aturan ini pemerintah juga tidak menetapkan ambang batas split yang diberikan berdasarkan diskresi Menteri ESDM. Adapun di dalam aturan sebelumnya, pemerintah bisa menambah split 5 persen sesuai diskresi Menteri ESDM.

Sumber: cnnindonesia.com

 

395total visits,1visits today

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishBahasa Indonesia