Skema Peremajaan Karet Disiapkan

asosiasi pengusaha karet

img by: Wahdi Septiawa

PEMERINTAH akan melakukan kolaborasi dengan asosiasi pengusaha karet dalam upaya meningkatkan produktivitas perkebunan karet rakyat.

Hal tersebut dilakukan untuk terus menggiatkan program peremajaan perkebunan karet rakyat saat ini.

“Dalam program peremajaan karet ini, fokus utama pemerintah selain meningkatkan produktivitas perkebunan karet, yang juga terpenting ialah mengutamakan kesejahteraan petani karet itu sendiri,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ketika memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Tentang Perkebunan Karet Rakyat, di Jakarta, Kamis (30/11).

Hadir dalam rapat tersebut antara lain dari Gabungan Perusahan Karet Indonesia, Ketua Dewan Karet Indonesia Aziz Pane, serta perwakilan asosiasi dan kementerian/lembaga terkait.

Darmin menjelaskan terkait dengan prog-ram peremajaan karet itu, pemerintah telah mempersiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat.

Beberapa faktor penunjang dari program ini juga tak luput dari perhatian pemerintah.

Di antaranya dari sisi ketersediaan bibit unggul yang besertifikat, mekanisme dalam land clearing, skema keterlibatan pihak swasta, serta standardisasi pembiayaan.

“Diharapkan dengan adanya penetapan SOP Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat ini akan menjamin terpenuhinya faktor yang mempengaruhi keberhasilan peremajaan karet rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengingatkan pentingnya konsolidasi lahan dan dukungan dana melalui kebijakan cess untuk peremajaan karet rakyat ini.

Hal ini mengingat kegiatan konsolidasi lahan di Indonesia tak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan sumbangsih banyak pihak untuk mewujudkan tujuan dari konsolidasi lahan itu sendiri.

Terlebih dalam implementasinya, jelas Darmin, konsolidasi lahan masih mengalami kendala signifikan, terutama dalam tingkat partisipatif yang rendah.

Bantuan pengelolaan

Untuk menyiasati persoalan tersebut, menruut Darmin, pemerintah menyiapkan opsi untuk masalah konsolidasi lahan di Indonesia yaitu implementasi konsep federal land consolidation and rehabilitation authority (FELCRA) dan build-operate-transfer (BOT).

Konsep FELCRA dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan memberikan bantuan pengelolaan lahan milik masyarakat yang tidak atau kurang produktif seperti di Malaysia.

Konsep ini cocok dilakukan di Indonesia lantaran banyak lahan pertanian dan perkebunan yang pemiliknya tidak mampu mengelola lahan sehingga berakibat pada rendahnya pendapatan.

Sementara itu, konsep BOT menjadi opsi dalam konsolidasi lahan karena dibukanya kesempatan partisipasi swasta dalam membangun wilayah di sekitar perkebunan karet seperti diterapkan di Tiongkok.

Darmin menambahkan dalam teknis pelaksanaan program peremajaan perkebunan karet rakyat, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bakal bertindak sebagai pengelola dana cess.

“Nantinya, BPDP akan mendapatkan dukungan berbagai instansi seperti Balai Penelitian Karet, Dinas Perkebunan Daerah dan industri skala besar dan menengah untuk pengolahan karet alam,” pungkas Darmin.

Sumber: mediaindonesia.com

 

212total visits,1visits today

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishBahasa Indonesia