Covid-19, FGUNS JABAR, Jawa Barat, Pembukaan Sekolah

Gubernur harus cermat menentukan kebijakan terkait pembukaan kembali Sekolah di Jabar

KOTA BANDUNG, ASEPNEWS.com – Terkait pembukaan kembali sektor pendidikan di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau Kang Emil memastikan bahwa sektor pendidikan tidak akan pulih atau kembali ke sekolah dalam waktu dekat. Namun, menurutnya, wacana yang mengemuka bahwa, sekolah akan kembali dibuka Januari 2021.

Sekjen FGUNS Jabar, Harun Al Rasyid (Foto: ASEPNEWS)

“Untuk pendidikan saya sampaikan belum dibuka sekarang, masih dibahas, wacana yang mengemuka nanti Januari (2021) itu yang paling bisa kita perhitungkan,” kata Kang Emil, saat konferensi pers usai memimpin rapat koordinasi di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (2/6/2020).

Menyikapi hal tersebut, Forum Guru Non PNS Jawa Barat (FGUNS Jabar) melalui Sekjen-nya Harun Al-Rasyid kepada media mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar harus benar-benar cermat dalam menentukan kebijakan.

“Kami dalam hal ini FGUNS Jabar mendukung saja atas apa yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi Jabar, toh Gubernur adalah pemimpin kita semua, asalkan keputusan itu harus juga berlandaskan kepada pihak-pihak yang terkait yang terdampak oleh wabah Covid-19 ini, semisalnya guru non PNS,” kata Harun.

Menurutnya, langkah pemprov Jabar, harus memiliki dasar atau mempertimbangkan juga bagaimana nasib sekolah swasta yang notabene tidak semua sama nasibnya dengan sekolah negeri.

“Terutama bagaimana nasib kesejahteraan guru non PNS (Honorer). Yang mana guru non PNS pun sama-sama terkena imbas atas pandemi global ini, berilah kebijakan kesejahteraan yang khusus untuk mereka,” tambahnya.

Terkait perserta didik yang tidak akan kembali ke sekolah, Harun berharap pemerintah provinsi harus membuat “formulasi secara khusus” bagaimana penanganan konsep peserta didik ketika mereka tidak berada di sekolah, tetapi mereka harus tetap belajar dirumah walaupun PPDB akan di undur Januari 2021.

“Karena jangan sampai mereka tidak sekolah bagi peserta didik (SD/SMP/SMK atau sederajat), tetapi malah melakukan aktivitas diluar sekolah dan tidak melakukan aktivitas yang positif,” ujarnya.

“Terlebih itu pemerintah juga harus mempertimbangkan ketika kebijakan ini tidak seragam dengan kebijakan nasional yang mana ini akan menjadi terbaginya jadwal PPDB yang berbeda-beda, antara kabupaten/kota maupun antar provinsi di Indonesia” kebijakan ini harus benar-benar di analisis dengan matang,” tandasnya.

“Semoga Wabah Covid-19 ini segera berakhir, dan kita bisa kembali hidup normal dalam menjalani semua sendi-sendi kehidupan,” pungkas Sekjen FGUNS Jabar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishBahasa Indonesia